Ketiadaan ketegasan manajemen serta lemahnya fungsi audit internal memperburuk kondisi, bahkan menunjukkan kegagalan dalam mendeteksi penyimpangan sejak dini. Padahal, sebagai penyalur dana publik seperti DAU, DAK, dan belanja daerah, Bank Jatim memegang peran penting dalam menopang fiskal pemerintah daerah.
Jika tata kelola tidak segera dibenahi, keuangan daerah dan kepercayaan publik bisa terdampak serius.
Ketua HMI Cabang Pacitan, Roki Prima Utama mendesak Pemprov Jatim sebagai pemegang saham pengendali untuk segera bertindak. "Evaluasi menyeluruh dibutuhkan, bukan hanya rotasi pejabat teknis" tandas Roky Prima Utama.
HMI Pacitan mengusulkan tiga langkah progresif untuk reformasi Bank Jatim (1)RUPS Luar Biasa untuk mengevaluasi direksi dan komisaris (2) Audit investigatif menyeluruh oleh lembaga independen (3) Evaluasi total manajemen cabang agar pengawasan kredit berjalan sesuai standar.
Roky menerangkan Bank Jatim memikul tanggung jawab menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan masyarakat. Jika kedua hal ini diabaikan, dampaknya bisa sangat merugikan secara jangka panjang.
"Oleh karena itu, restrukturisasi manajemen dan penguatan pengawasan harus segera dilakukan" pungkas Roky Prima Utama