Sindopos.com - Melihat Kinerja Anggaran Pemerintah Kabupaten Pacitan Semakin Membaik Selama 5 Tahun Terakhir.
 |
| Ilustrasi Analisa Membaca Buku APBD Pacitan |
Dengan jumlah penduduk sekitar 577.725 jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan, Pacitan merupakan daerah yang cukup ideal untuk kemudian muncul sebagai sebuah kabupaten kecil di pesisir selatan yang sedang berkerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warganya. Jika yang digunakan acuan peningkatan kesejhateraan adalah potensi Sumber Daya Alam yang ada, tentu tidak adil jika kesejahteraan itu bisa merata disetiap daerah. Akan tetapi jika pengelolaan Anggaran Daerah (APBD) yang digunakan tentu bisa diukur bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola APBD nya.
Potret anggaran daerah (APBD) dalam lima tahun terakhir Kabupaten Pacitan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pengelola Anggaran agar lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Pacitan. Berikut ini adalah tabel ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan dari tahun 2013 - 2017.
Lihat tabel ringkasan APBD Pacitan 5 tahun terakhir berikut :
 |
| Tabel APBD Pacitan 2013 – 2017; Diolah dari dokumen Ringkasan APBD Pacitan |
Pengelolaan APBD Kabupaten Pacitan selama 5 tahun terakhir dapat kita lihat bagaimana Kinerja Pendapatan Daerah dan Kinerja Belanja Daerah. Peningkatan kinerja Pendapatan maupun kinerja Belanja tidak bisa hanya dilihat naiknya jumlah anggaran saja, akan tetapi harus dilihat secara proporsional.
1. Kinerja Pendapatan APBD Pacitan
 |
| Tabel Pendapatan APBD Pacitan 2013 – 2017; Diolah dari dokumen Ringkasan APBD Pacitan |
Dari sisi pendapatan daerah, penyumbang terbesar (diatas 60 persen) adalah Dana Perimbangan – khususnya Dana Alokasi Umum. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumbangannya masih relatif kecil (dibawah 10 persen), akan tetapi trend-nya terus naik. Setiap tahunnya PAD Pacitan meningkat rata – rata 25 %.
 |
| Grafik Prosentase PAD terahadap Total Pendapatan
APBD masih dibawah 10 % (Diolah dari dokumen Ringkasan APBD Pacitan) |
Peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disektor penghasil PAD ini cukup mengesankan dimana jika dihitung dari awal tahun sampai akhir periode pertama kepemimpinan Indartato sebagai bupati meningkat lebih dari 100 %. Dari tabel dapat kita lihat jika pada tahun 2013 PAD pacitan hanya sekitar 57,2 Milyard meningkat menjadi 139 Milyard pada perencanaan APBD tahun 2017
Adapun untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, sumbangannya diatas 15 persen, terjadi fluktuatif, namun ada kecendrungan terus naik. Dengan demikian, APBD Kab. Pacitan, sumber pendapatannya sekalipun sebagian besar masih tergantung kepada pemerintah pusat, namun PAD dan Pendapatan Lain-lain PAD yang syah, secara perlahan mulai menunjukkan tren meningkat.
2. Kinerja Belanja APBD Pacitan.
Dari sisi belanja daerah, Kab. pacitan selama lima tahun - seperti umumnya belanja Pemerintah kab/kota di Indonesia, yaitu sebagian besar untuk belanja tidak langsung, khususnya untuk gaji dan tunjangan pegawai. Sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 prosentase gaji pegawai terus menurun. Jika di Tahun 2013 Gaji pegawai adalah 64,7% turun menjadi 61,7% di tahun 2014, turun lagi menjadi 57% ditahun 2015, begitu juga di tahun 2016 turun menjadi 53,7 %. Dan sebuah prestasi yang patut diapresiasi kepada pemerintah daerah kabupaten pacitan yang pada tahun 2017 ini mampu menekan biaya pegawainya dibawah 50 % dari total belanja daerah yaitu sebesar 49,1%.
 |
| Grafik Prosentase Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah yang terus menurun pada 5 tahun terakhir (Diolah dari dokumen Ringkasan APBD Pacitan) |
Dengan melihat data seperti ini, Kab. Pacitan termasuk daerah yang relatif mampu menekan belanja pegawai dengan cukup baik, karena alokasi belanja pegawai sudah hampir 50 persen dari belanja daerah. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat agar belanja pegawai harus semakin menurun, dan belanja program kegiatan terus diperbesar.
Yang masih perlu menjadi perhatian pemerintah kabupaten pacitan adalah kinerja belanja anggaran untuk pos belanja modal. Sebagian besar belanja langsung dialokasikan untuk belanja modal, namun bila dilihat dari besaran prosentase belanja modal masih dibawah ketentuan, sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum penyusunan APBD yang setiap tahun dikeluarkan oleh Kemendagri yaitu minimal 29 – 30 persen dari belanja APBD.
Penulis :
Agus Hariyanto.
Ketua Umumu HMI Cabang Pacitan Tahun 2007.
Ketua Badko HMI Jawa Timur Tahun 2009.
WA : 081234123504
Facebook : https://web.facebook.com/agus.hariyanto.58555