Sindopos.com - KOMPAK Fasilitasi Pemerintah Kabupaten Pacitan Entaskan
Kemiskinan Lintas Stakeholder.
Pacitan - Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pacitan, Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan difasiltasi KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan) mengadakan kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) dan diskusi teknis antara OPD – OPD terkait dengan BAPPENAS. Tampak hadir pula dalam kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Bappeda Heru Wiwoho ini Ketua Komisi II DPRD Indrata Nur Bayu Aji,Ss
 |
| FGD dan Diskusi Teknis Impementasi SLRT dan SEPAKAT di Kabupaten Pacitan |
kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) dan diskusi teknis antara OPD – OPD terkait dengan BAPPENAS dilaksanakan Di Ruang Rapat Krida Pembangunan (RKP) Kabupaten Pacitan (01/02/2017). Tema dari kegiatan FGD dan diskusi Teknis ini adalah Pemetaan Kebutuhan dan Kondisi Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT). Secara teknis pelaksanaan dari SEPAKAT ini diterapkan dengan menggunakan teknologi berbasis Web dan Android.
Dalam Pemaparannya Perwakilan Dari Bappenas Agus Manshur menjelaskan jika dengan menggunakan teknologi berbasis Web dan Android yang kemudian disebut dengan SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) nantinya bisa mengintegrasikan dan mengharmonisasikan data yang ada. “Hasil akhir dari SLRT ini adalah keterbukaan, memungkinkan pertukaran data lintas OPD. Sehingga tumpang tindih data bisa diminimalisir.” Tegasnya
 |
| Pemaparan SLRT dan SEPAKAT Dari Bappenas di RKP Pacitan |
Secara teknis penerapan dari SLRT ini dipaparkan oleh Bapak Rian yang menjelaskan mekanisme implementasi dari SLRT ini. Dimulai dari penyediaan tenaga fasilitator di setiap desa serta manfaat umum dari SLRT. Secara umum SLRT menjadi alat wadah bagi masyarakat dalam memyampaikan keluhan / masalah seperti bantuan sosial, Jamkesmas, Raskin, KKS, KIS, KIP, Bedah rumah, dan lain lain yang akan di tampung dan di identifikasi untuk di carikan solusi.
Pada akhir Sessi FGD Agus Manshur Menegaskan jika setelah penerapa SLRT ini nantinya akan dijadikan rujukan data untuk mengambil keputusan kebijakan disetiap OPD yang ada. Dengan adanya data tunggal yang berasal dan diolah dari satu sumber maka akan memudahkan dalam membuat kebijakan yang cepat dan tepat. “Yang paling penting bukan proses pendataan akan tetapi pada saat pengambilan keputusan itu harus berdasarkan data, SLRT inilah yang digunakan sebagai sumber dan penyedia datanya secara terpadu” pungkasnya. (aregoes)