Sindopos.com - Seleksi Pendamping Dana Desa Bermasalah, Forum Pendamping Profesional Desa Surati Jokowi.
 |
| Kop Surat Forum Pendamping Profesional Desa Kepada Presiden Joko Widodo |
Dianggap syarat kepentingan politik dan banyaknya masalah dalam proses perekrutan Pendamping Desa, Forum Pendamping Profesional Desa mengirim surat resmi secara tertulis kepada Presiden Joko Widodo. Surat dengan No 01/FPPD/III/2016 tanggal 9 Maret 2016 berisi tentang pernyataan sikap Forum Pendamping Profesional Desa yang ditandatangani oleh Uun Untamiharja selaku koordinatornya
.
Selain kepada Presiden Jokowi, surat itu juga ditembuskan kepada Menko Bidang PMK Puan Maharani, Wapres RI Jusuf Kalla, Menpan-RB Yuddy Chrisnandi, Menteri Desa Marwan Jafar, Ombudsman, Komnas HAM, DPD RI, dan DPR RI. Semuanya dilengkapi dengan tanda terima pengiriman surat.
Dalam surat tersebut, Uun memaparkan Forum Pendamping Profesional Desa mendukung penuh program Nawacita Presiden Jokowi. Juga upaya Presiden membangun Indonesia dari pedesaan.
Forum Pendamping Profesional Desa menyertakan empat pernyataan sikap kepada Presiden Jokowi sebagai berikut:
1. Mendukung Nawacita ketiga dan revolusi mental yang menjadi program unggulan presiden RI untuk membangun Indonesia dari pinggiran.
2. Mendukung pernyataan pemerintah melalui Wakil Presiden yang disampaikan pada saat kegiatan Rakornas Evaluasi pelaksanaan Dana Desa pada 22 Februari 2016 di Jakarta, bahwa pendamping desa harus memiliki pengalaman dalam pendampingan desa dan pemberdayaan masyarakat.
Baca Juga : Banyak Pendamping Desa Tidak Memenuhi Kualifikasi Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat
3. Menolak secara tegas seleksi terhadap tenaga ahli dan pendamping desa yang sudah secara resmi dikontrak dan ditugaskan sebagai tenaga ahli dan pendamping desa.
4. Perpanjang kontrak terhadap seluruh tenaga ahli dan pendamping desa menjelang berakhirnya kontrak 31 Maret 2016.