Download Landasan Hukum Lengkap Bagi Kerja Pendampingan Desa

Sindopos.com - Legal Formal Peraturan Perundang - Undangan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

 Landasan Hukum Lengkap Bagi Kerja Pendampingan Desa

Aturan pelaksanaan UU Desa akan terus berkembang dengan dinamis, sehingga terbuka  untuk  munculnya  produk  hukum  baru  maupun  revisi  terhadap  produk hukum yang sudah ada. Karenanya, pendamping pun harus senantiasa memperbaharui  diri dengan belajar secara terus-menerus dan mengikuti dinamika perkembangan pengaturan desa. Dengan demikian, pendamping desa akan mampu memfasilitasi masyarakat desa dalam menjalankan aturan hukum tentang desa, maupun dalam merumuskan produk hukum desa yang taat kepada produk hukum negara.

Pendamping desa bergerak memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan berbekal keahlian diri sebagai pendamping profesional. Kreativitas dan kemampuan diri untuk melakukan pembacaan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang ada di setiap desa menjadi bekal utama dalam melakukan pendampingan bagi masyarakat desa.

Aturan  dasar  yang  mengingat  kerja  pendampingan  adalah  peraturan  hukum tentang desa. Oleh sebab itu, ketaatan Pendamping Desa kepada produk hukum tentang desa yang ditetapkan Negara akan sangat menentukan kualitas pendampingan    itu   sendiri.   Landasan    hukum   yang   menjadi   dasar   tindak pendamping   desa,   dan   wajib   untuk   dipahami   dan   dimengerti   oleh   para pendamping desa meliputi: (Silahkan di Download dan Dipelajari)

a.   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b.   Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

c.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   60  Tahun   2014  tentang   Dana  Desa  yang Bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Download Materi dan Kurikulum Pelatihan Pra Tugas Tenaga Ahli Pendamping Desa  P3MD

d.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

e.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

f.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Download Materi dan Kurikulum Pelatihan Pra Tugas Pendamping Desa.

g.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

h.   Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan  Berdasarkan  Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

i.    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

j.    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Pedoman dan Informasi Pelaksanaan Pendampingan Desa

k.   Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor  4 Tahun 2015 tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan Pengelolaan,  dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

l.    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor  5 Tahun  2015  tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa Tahun 2015.
m. Permen Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi tata kerja pemerintah desa.
n. Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengankatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa