Sindopos.com- Nasional - Start Presiden Jokowi Lebih Buruk Dari Pada Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono.
 |
| Evaluasi Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Jokowi |
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menjelaskan hasil survei yang dilakukannya menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo menurun 11,5 persen dibandingan survei enam bulan sebelumnya.
"Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo saat ini sebesar 46,0 persen, yang tidak puas 51,1 persen. Jika dibandingkan survei enam bulan lalu turun dari 57,5 persen ke 46,0 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Jakarta.
Selain itu jika dibandingkan dengan Presiden Sebelumnya, Dalam 1 Tahun kepemimpinan Jokowi Masih Kalah dalam hal tingkat kepuasan Publiknya dibandingkan Presiden Sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono. Data yang dirilis Poltracking menunjukkan jika Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Jokowi Hanya 63% padahal msa sebelumnya dalam 1 tahun kepemimpinan SBY Masih 70 % merasa puas. Untuk tingkat ketidak puasan terhadap pemerintahan, Masa Kepemimpinan Jokowi juga lebih banyak yaitu 35 % sedangkan masa pemerintahan sebelumnya tingkat ketidak puasan hanya berkisar pada angka 22 %.
Dalam situs resminya Poltracking menjelaskan Survei nasional Poltracking Indonesia ini dilaksanakan di 34 Provinsi pada tanggal 7–14 Oktober 2015. Jumlah responden 1200 orang dengan margin error sebesar ± 3.0 % dengan tingkat kepercayaan 95%. Maksud dan tujuan survei adalah untuk melihat evaluasi publik terhadap kinerja Presiden, Wakil Presiden, dan kabinet dalam Pemerintahan Jokowi-JK terutama tingkat keberhasilan dan kegagalannya dalam 1 tahun ini.
Senada Dengan hasil Poltracking dari situs Indobarometer Qodari memaparkan dalam survei bertajuk "Jelang Enam Bulan Pemerintahan Jokowi-JK" di Jakarta, Senin (6/4) tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi hanya sebesar 57,5 persen dan 3,2 persen menyatakan sangat puas. Sedangkan mereka yang kurang puas tercatat 33,8 persen dan tidak puas sama sekali 3,7 persen.
"Persoalan ekonomi menjadi masalah paling penting yang harus mendapat perhatian pemerintah, yakni sebesar 21,6 persen. Masalah penting lainnya menurut pendapat responden adalah mahalnya harga kebutuhan pokok, yakni sebesar 19,6persen," kata Qodari.
Sedangkan sulitnya mencari pekerjaan dan meningkatnya angka kemiskinan dipandang sebagai masalah penting dengan porsi masing-masing 8,4 persen dan 6,7 persen.
Hal menarik dari hasil temuan itu adalah dimasukannya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai permasalahan yang juga paling penting yang harus mendapat perhatian pemerintah dengan angka 14,6 persen. Artinya, masalah KKN tetap harus menjadi perhatian pemerintah untuk diselesaikan pemerintahan Jokowi-JK.