Daerah Menghadapi Tantangan Reformasi Birokrasi Pendidikan

Bupati pacitan

Sindopos.com - Capaian kinerja pembangunan pendidikan yang selama ini sudah dilaksanakan, perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif. Karena itu perlu dilakukan sinkronisasi perencanaan pendidikan Tahun 2016. Pernyataan tersebut sebagaimana diungkapkan Bupati Pacitan, H. Indartato, kemarin (25/2).

Bupati menegaskan, dengan dilaksanakannya sinkronisasi pendidikan, ‎ seluruh jajaran pendidikan dan pemangku kepentingan pendidikan akan mempunyai kesamaan serta kesepahaman dalam menata reformasi birokrasi pendidikan. Sehingga akan terbangun komitmen untuk menjaga keberlanjutan keberhasilan pembangunan pendidikan di Pacitan. "Sinkronisasi pendidikan merupakan momentum sangat tepat, guna merumuskan dan menyepakati konsep serta kerangka kebijakan pembangunan pendidikan ke depan," kata bupati.

Selain itu, lanjut Indartato, dengan sinkronisasi pendidikan akan terwujud kesepahaman mengenai langkah-langkah strategis yang harus ditempuh untuk merespon berbagai isu pendidikan yang berkembang. Karena itu, guna merespon berbagai tuntutan masyarakat yang terus bergerak masif, kebijakan pembangunan pendidikan sekarang ini lebih difokuskan pada penguatan pelayanan pendidikan. "Program dan kegiatan tersebut, dapat mendukung terselenggaranya layanan prima pendidikan. Yaitu tersedia, terjangkau, berkualitas, setara dan menjamin kepastian," beber kepala daerah berbasis Partai Demokrat tersebut, kemarin.

Lebih lanjut, bupati mengungkapkan, selama ini para pelaku pendidikan hidup dialam statis namun dinamis. Dari fakta-fakta tersebut, akan nampak sebuah pergeseran yang ujung-ujungnya juga akan menggeser paradigma. Menurut bupati, setidaknya ada lima hal yang sekarang ini mengalami perubahan dilingkungan pendidikan. Yang pertama paradigma pendidikan wajar sembilan tahun menuju wajar dua belas tahun. Kedua, kesetaraan dalam pelayanan, ketiga pentingnya pendidikan komprehensif yang meliputi ilmu pengetahuan, budi pekerti, kreativitas dan inovatif, keempat fungsi sekolah negeri menjadi sekolah publik, dan terakhir perubahan pemikiran dalam mengelola pendidikan. "Pendidikan yang semula berangkat dari pasokan (supply oriented) menjadi kebutuhan (demand oriented)," terangnya.

Masih kata Indartato, selama ini pemikiran pengelolaan pendidikan masih berdasarkan ketersediaan sumberdaya. Sehingga kurang peka terhadap variasi kebutuhan. Karena itu perlu dirubah menjadi demand oriented yang mengakomodir kebutuhan siswa, kebutuhan guru, kebutuhan orang tua, dan kebutuhan lembaga, dengan memperhatikan segala variasi. "Pemerintah daerah tidak akan pernah berhenti untuk benar-benar menggunakan anggaran yang telah mencapai 20 persen dengan sebaik-baiknya, guna meningkatkan kualitas pendidikan," tutupnya.  (Yun)

(Yuniardi Sutondo-Pacitan)
Kontributor Sindopos.com